Abaikan Hak Buruh Lokal di Ranah Pesisir, CV Fariz Duta Konstruksi Terancam Sanksi Pidana Ketenagakerjaan
RANAH PESISIR — Kasus penundaan upah yang menimpa puluhan pekerja lokal pada proyek Penguatan Tebing Sungai Batang Pelangi di Kampung Lasung Air, Nagari Palangai,
Kecamatan Ranah Pesisir, semakin berbuntut panjang.
Pihak pelaksana, CV Fariz Duta Konstruksi, kini tidak hanya menghadapi mosi tidak percaya dari masyarakat setempat, tetapi juga ancaman jerat hukum serius akibat menahan upah pekerja selama dua minggu terakhir.
Dalam regulasi hukum di Indonesia, tindakan pengusaha atau kontraktor yang tidak membayar upahnya merupakan pelanggaran berat.
Pihak CV Fariz Duta Konstruksi diduga kuat telah melanggar Pasal 88A Ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang), yang menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.
Lebih lanjut, sanksi tegas bagi kontraktor yang sengaja menahan atau tidak membayar upah pekerja diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan jo. UU Cipta Kerja.
Berdasarkan pasal tersebut, pelanggaran ini dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dengan ancaman sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan pekerja. Para buruh mendesak perusahaan untuk segera menuntaskan kewajiban finansial mereka demi kelangsungan hidup keluarga di kampung.
“Kami bekerja dengan menguras keringat demi menghidupkan keluarga di kampung. Menunda upah kami selama dua minggu, sedangkan istri mau belanja ke pasar telantar dan anak-anak kami yang mau sekolah tidak bisa dikarenakan belum mendapat upah. Ini bukan lagi sekadar masalah administrasi, ini sudah pelanggaran hukum dan hak asasi kami sebagai pekerja lokal,” ungkap salah seorang buruh di lapangan di Lasung Air dengan nada kecewa.
Kritik serupa juga disampaikan oleh masyarakat dan pemuda setempat yang merasa dirugikan oleh ingkar janji dari pihak manajemen kontraktor. Warga menilai bahwa komitmen awal yang telah disepakati tidak diindahkan oleh pihak perusahaan.
Merespon polemik penundaan upah serta ancaman hukum tersebut, masyarakat dan para pekerja di Kampung Lasung Air Palangai mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera menjatuhkan sanksi administratif dan melakukan panggilan paksa terhadap manajemen kontraktor jika hak upah mereka tidak dicairkan secara utuh.
“Kami sebagai warga Lasung Air sangat kecewa dengan CV Fariz Duta Konstruksi atas janji-janji yang dibuat oleh pihak tersebut. Kami meminta agar CV tersebut menepati janjinya kepada masyarakat, pemuda, dan para pekerja di lingkungan Nagari Lasung Air, Kecamatan Ranah Pesisir,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen CV Fariz Duta Konstruksi didesak untuk segera merealisasikan pembayaran upah buruh lokal secara penuh guna meredam ketegangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Nagari Palangai.
(Jurnalis: Junaidi Yakobus / Redaksi AMTV)
