Diduga Abaikan K3, proyek posyandes di desa sindangmulya disorot LSM LBR DPC lebak
Lebak,Banten – Proyek pembangunan Pos Layanan Desa Sejahtera (Posyandes) di Desa Sindangmulya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Banten Reformasi (LSM LBR) DPC Lebak.
Pasalnya, dalam pelaksanaan di lapangan, para pekerja diduga tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang pekerja berada di atas bangunan tanpa menggunakan helm proyek, sepatu safety, maupun sabuk pengaman. Padahal pekerjaan tersebut memiliki risiko tinggi.
Ketua LSM LBR DPC Lebak, Restu, menilai pihak pelaksana seharusnya memperhatikan keselamatan kerja sesuai aturan yang berlaku.
“Seharusnya pihak pelaksana CV. Golden Perkasa memperhatikan keselamatan kerja para pekerjanya dan dilengkapi K3. Ini malah terkesan melanggar aturan,” ujar Restu kepada media.
Selain soal K3, Restu juga menyoroti bentuk bangunan yang dinilai luar biasa besar dengan anggaran yang cukup besar namun terlihat sederhana.
Diketahui proyek tersebut merupakan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, paket pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Kualitas PSU Permukiman (Pos Layanan Desa Sejahtera) Ds. Sindangmulya, Kec. Maja, Kab. Lebak.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi:
– _Nomor Kontrak:_ 600/SPK.0655.UPPSU/DPerkim-3/2026
– _Tanggal Kontrak:_ 30 September 2026
– _Pelaksana:_ CV. Golden Perkasa
– _Nilai Kontrak:_ Rp 298.250.000
– _Waktu Pelaksanaan:_ 75 Hari Kalender
– _Sumber Dana:_ APBD Provinsi Banten TA. 2026 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Sementara itu, untuk keberimbangan informasi, awak media mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak pelaksana melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban.
Tak hanya pelaksana, Kepala Desa Sindangmulya saat dikonfirmasi melalui kontak WhatsApp-nya pun tidak memberikan tanggapan.
Untuk itu, Restu meminta pihak dinas terkait untuk mempertanyakan bagaimana peran pengawas pelaksana dan konsultan teknik dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut, jika benar terjadi dugaan penyalahgunaan anggaran.tegas muhidin Riyan tim
