Dugaan Pungutan Atribut Siswa di SMPN 2 Cikedung Disorot, IWOI Indramayu Siapkan Laporan ke Disdik dan Inspektorat
AMTV.com — Indramayu — Slogan pendidikan gratis kembali menjadi sorotan di Kabupaten Indramayu. Kali ini, dugaan pungutan biaya pengadaan atribut siswa di SMPN 2 Cikedung menjadi perhatian sejumlah pihak.
Informasi yang diterima menyebutkan, orang tua siswa diduga diminta membayar biaya sekitar Rp550 ribu untuk pengadaan sejumlah perlengkapan yang berkaitan dengan kebutuhan siswa di sekolah.
Adapun sejumlah perlengkapan yang disebut dalam informasi tersebut antara lain pakaian batik, kaos olahraga, emblem, serta topi.
Dugaan permintaan biaya tersebut kemudian menuai pertanyaan, terutama terkait dengan pelaksanaan program pendidikan gratis dan mekanisme pengadaan perlengkapan siswa di lingkungan sekolah negeri.
Persoalan itu kini mendapat perhatian dari Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kabupaten Indramayu.
Ketua IWOI Kabupaten Indramayu, Atim Sawano, mengatakan pihaknya akan mengambil langkah dengan melayangkan surat laporan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Indramayu dan Inspektorat Kabupaten Indramayu.
Surat tersebut tercatat dengan nomor 001/DPD-IWOI/IX/2026.
Menurut Atim, laporan tersebut dimaksudkan agar pihak terkait dapat melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap informasi mengenai dugaan pungutan biaya atribut siswa di SMPN 2 Cikedung.
“Persoalan ini perlu mendapat perhatian dan klarifikasi dari instansi terkait,” demikian sikap IWOI Kabupaten Indramayu melalui Ketua IWOI Kabupaten Indramayu, Atim Sawano.
IWOI menilai, setiap informasi mengenai pungutan di satuan pendidikan perlu ditelusuri secara objektif agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Apalagi, biaya yang disebut mencapai sekitar Rp550 ribu tersebut berkaitan dengan sejumlah perlengkapan siswa.
Pihak IWOI juga berharap Disdik Kabupaten Indramayu maupun Inspektorat dapat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui secara jelas dasar permintaan biaya, mekanisme pengadaan barang, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan perlengkapan tersebut.
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan pungutan tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut kepada pihak SMPN 2 Cikedung maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
Sebab, adanya pembayaran dari orang tua siswa tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pungutan yang melanggar aturan sebelum terdapat hasil pemeriksaan dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Karena itu, laporan IWOI diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan tersebut secara transparan.
Terlebih, persoalan biaya pendidikan kerap menjadi perhatian masyarakat. Orang tua siswa tentu membutuhkan kejelasan mengenai setiap biaya yang harus dikeluarkan selama anak mengikuti pendidikan di sekolah negeri.
Dengan adanya laporan bernomor 001/DPD-IWOI/IX/2026, publik kini menunggu tindak lanjut dari Disdik Kabupaten Indramayu dan Inspektorat Kabupaten Indramayu.
Apakah permintaan biaya sekitar Rp550 ribu tersebut memiliki dasar dan mekanisme yang sesuai ketentuan, atau justru terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, nantinya diharapkan dapat terjawab melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan resmi dari pihak SMPN 2 Cikedung terkait dugaan permintaan biaya atribut siswa tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.
