Program IRPOM Tahun 2026 di Kecamatan Terisi Disorot, Muncul Dugaan Pungli Berkedok Biaya SPJ

AMTV.com — Indramayu — Pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan (Irpom) Tahun Anggaran 2026 di wilayah Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, diduga diwarnai praktik pungutan liar (pungli).

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah kelompok tani (Poktan) penerima bantuan mengaku diminta menyerahkan uang dengan nominal yang tidak sedikit oleh oknum tertentu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah oknum diduga meminta uang lebih dari Rp12 juta kepada setiap kelompok tani penerima Program Irpom. Pungutan tersebut disebut disampaikan dengan alasan sebagai bentuk “adat ketimuran” atau ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu proses pengajuan bantuan.

Selain itu, uang tersebut juga diduga diminta untuk membiayai penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan.

Informasi mengenai dugaan pungutan itu beredar di kalangan penerima bantuan dan mulai menjadi perbincangan di lingkungan petani.

Sejumlah sumber yang enggan disebutkan identitasnya mengaku keberatan dengan adanya permintaan tersebut karena bantuan pemerintah semestinya dapat diterima tanpa adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

“Alasannya untuk ucapan terima kasih dan biaya SPJ. Nilainya lebih dari Rp12 juta,” ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Rabu 6 Juli 2026.

Meski demikian, hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa pihak yang diduga meminta uang tersebut maupun dasar hukum atas permintaan tersebut. Informasi yang diterima masih memerlukan pendalaman lebih lanjut dan konfirmasi dari berbagai pihak terkait.

Program Irigasi Perpompaan merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan meningkatkan layanan irigasi bagi lahan pertanian melalui penyediaan sarana pompa air.

Program tersebut diharapkan mampu membantu petani menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat.

Karena menggunakan anggaran negara, seluruh proses pelaksanaan Program Irpom seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

Apabila benar terdapat permintaan uang kepada kelompok tani penerima bantuan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Di Kecamatan Terisi sendiri tercatat terdapat delapan kelompok tani yang menjadi penerima manfaat Program Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2026.

Delapan kelompok tersebut tersebar di empat desa, yakni Desa Rajasinga, Desa Jatimunggul, Desa Plosokerep, dan Desa Kendayakan

Dengan jumlah penerima yang mencapai delapan kelompok, apabila dugaan permintaan dana lebih dari Rp12 juta kepada masing-masing kelompok benar terjadi, maka total nilai uang yang diduga diminta dapat mencapai puluhan juta rupiah.

Namun demikian, angka tersebut masih berupa dugaan dan belum dapat dipastikan sebelum adanya hasil pemeriksaan maupun klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.

Sejumlah kalangan menilai dugaan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para petani yang menjadi penerima manfaat program pemerintah.

Transparansi dalam pengelolaan bantuan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang dibiayai oleh negara.

Selain itu, apabila terdapat biaya administrasi atau penyusunan dokumen tertentu, mekanismenya juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diketahui oleh seluruh penerima bantuan.

Tanpa adanya dasar yang sah, setiap permintaan uang kepada penerima bantuan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari instansi yang membidangi pelaksanaan Program Irigasi Perpompaan maupun pihak lain yang disebut-sebut dalam informasi tersebut.

Media masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan, termasuk mengenai mekanisme pelaksanaan program, penyusunan SPJ, serta dugaan adanya permintaan uang kepada kelompok tani penerima bantuan.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari sejumlah sumber dan seluruh dugaan yang dimuat belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.

Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan hingga terdapat hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum atau klarifikasi resmi dari pihak yang berwenang.

Media juga membuka ruang seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang merasa disebut atau memiliki informasi terkait persoalan ini untuk memberikan hak jawab, hak koreksi, maupun klarifikasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Apabila terdapat penjelasan resmi atau perkembangan baru mengenai dugaan pungutan tersebut, media akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan akurat.***