Diduga Tak Transparan Kelola Dana BOSP Rp1,47 Miliar, Kepsek SMKN 1 Indramayu dan KCD Disorot

AMTV.com — Indramayu — Dugaan kejanggalan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di SMKN 1 Indramayu atau SMKN 1 Gatsoe kembali menjadi sorotan publik. Nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp1,47 miliar tersebut dipertanyakan lantaran terdapat sejumlah pos belanja yang dinilai perlu mendapat penjelasan lebih transparan.

sejumlah catatan dalam dokumen laporan penggunaan anggaran sekolah menjadi dasar munculnya dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BOSP. Sorotan terutama tertuju pada besarnya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (sarpras), administrasi kegiatan sekolah, serta nihilnya anggaran untuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan sertifikasi siswa.

Berdasarkan dokumen yang menjadi sorotan, pos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) tercatat menyerap anggaran sekitar Rp528,7 juta, atau kurang lebih 35,7 persen dari total dana yang disebut mencapai Rp1,47 miliar.

Besarnya persentase tersebut dipersoalkan karena disebut tidak sejalan dengan ketentuan yang menjadi acuan pengelolaan dana BOSP. Dalam pemberitaan sebelumnya, angka tersebut dikaitkan dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang disebut mengatur batas alokasi untuk komponen sarana dan prasarana.

Sorotan berikutnya mengarah pada pos Administrasi Kegiatan Sekolah yang tercatat mencapai sekitar Rp269,3 juta. Jika dirata-ratakan, nilai tersebut setara dengan sekitar Rp22,4 juta per bulan.

Besarnya anggaran administrasi, khususnya yang dikaitkan dengan kebutuhan ATK dan kearsipan, kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai kewajaran dan efektivitas penggunaannya. Apalagi, nilai tersebut disebut lebih besar dibandingkan sejumlah pos lain seperti multimedia maupun perpustakaan.

UKK Tercatat Nihil, Muncul Dugaan Pungutan

Keanehan lain yang turut dipertanyakan adalah pos Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dan Sertifikasi Siswa yang dalam laporan tercatat Rp0 atau nihil.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya pembiayaan kegiatan UKK melalui sumber lain, termasuk dugaan pungutan kepada orang tua siswa. Namun, dugaan tersebut tentunya masih membutuhkan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Untuk memperoleh penjelasan berimbang, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala SMKN 1 Indramayu, Armawi Charli, S.Pd., M.Si., termasuk terkait bukti fisik pekerjaan, dokumen atau kuitansi vendor ATK, serta persoalan pembiayaan UKK.

Namun, hingga berita ini disusun, pihak kepala sekolah disebut belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.

KCD Pendidikan Ikut Disorot

Persoalan tersebut kemudian bergeser kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan sebagai pihak yang memiliki fungsi pembinaan terhadap satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Plt Kepala KCD Pendidikan, Irman Khaeruman, S.H.I., M.M., juga disebut telah dimintai tanggapan mengenai dugaan persoalan transparansi dan pengelolaan dana BOSP di SMKN 1 Indramayu.

Namun, menurut informasi yang diterima awak media, belum terdapat tanggapan substantif terkait persoalan tersebut. Bahkan, kontak wartawan disebut telah diblokir.

Jika benar terjadi, sikap tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana keterbukaan informasi publik dan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendidikan dijalankan.

Praktisi Hukum: Jangan Bungkam, Buka Data

Praktisi hukum Guruh Pranadika, S.H., menyayangkan sikap tertutup dari pihak sekolah maupun pejabat pembina apabila benar tidak memberikan ruang bagi media untuk memperoleh klarifikasi.

Menurutnya, persoalan penggunaan anggaran publik semestinya dijawab dengan data dan dokumen, bukan dengan menghindari pertanyaan ataupun memutus akses komunikasi.

“Sikap menghindar dan memblokir wartawan adalah bukti nyata keterbukaan informasi publik telah mandul, sekaligus memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran,” tegas Guruh.

Inspektorat dan APH Didesak Turun Tangan

Munculnya sejumlah pertanyaan mengenai penggunaan dana BOSP tersebut dinilai perlu dijawab secara objektif melalui pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang.

Karena itu, Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian, didesak melakukan audit dan pemeriksaan secara menyeluruh apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

Pemeriksaan diperlukan bukan untuk menghakimi pihak sekolah, melainkan untuk memastikan apakah seluruh penggunaan dana BOSP telah sesuai perencanaan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak SMKN 1 Indramayu maupun KCD Pendidikan masih memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan atas berbagai persoalan yang dipertanyakan.