Disdik Jabar Dinilai Tidak Konsisten Menjalankan Permendikbudristek No. 40 tahun 2021

AMTV, GUNUNGSINDUR BOGOR – Tim Verivikasi Dinas Pendidikan Jawa Barat yang diwakili oleh Adi Maulana,D.Ed, dari Kantor Cabang Disnas (KCD) Kasi Pelayanan Pendidikan (KPP) PLT Kasubag Tata Usaha, yang berlangsung di SMA Negeri 1 Gunungsindur, gagal dilaksanakan (Deadlock-Red). Selasa (11/7/2023)

Hal tersebut berawal dari Penolakan SK Periodesasi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunungsindur, Drs. Ero Ansori.MM.

Dirinya menilai ada kejanggalan atau tidak konsistennya Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait Pelaksanaan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui dengan Permendikbud Ristek No.40 Tahun 2023 dan Permendagri No.73 Tahun 2016.

Tim Verifikasi dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat yang bermaksud akan memverifikasi adminiterasi sekolah terkait dengan Periodisasi Kepala Sekolah,menemui jalan buntu atau Deadloock.

Seperti yang sudah diketahui oleh Kalangan Kepala Sekolah SMA Negri di Kabupaten Bogor, Drs. Ero Ansori, MM, merupakan Seorang kepala sekolah yg sudah tidak diragukan lagi kinerjanya. Selama 16 tahun dirinya melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah dan selalu diberikan tugas di sekolah-sekolah yang sangat berat, bahkan pernah di tempatkan di sekolah yg hampir bangkrut karena sudah tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut yang siswanya tinggal 46 siswa dari mulai kelas X, XI dan XII.

Berkat kegigiha dalam melaksanakan pengabdiannya , Ero Ansori dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat ,hingga sekolah tersebutpun maju dan bahkan menjadi sekolah favorit bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya disekolah tersebut hingga siswanya membludak.

Ero Ansori, dikenal sebagai Kepala Sekolah yang mampu memberikan perubahan dan warna sekolah meningkat jauh lebih baik disetiap penempatan kerjanya.

Disdik Jabar Dinilai Langgar Aturan, Kepsek SMAN 1 Gunungsindur Tolak SK Periodesasi dan minta Dikaji Ulang

Pada tanggal 4 Juli 2023, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunungsindur, Drs Ero Ansori,MM dinyatakan diberhentikan dengan hormat karena dianggap telah berakhir masa jabatannya.

Dengan adanya surat keputusan tersebut, Drs. Ero Ansori, MM. Telah menyampaikan surat keberatan dengan adanya SK Pemberhentian karena dalam surat tersebut banyak kejanggalan-kejanggalan.

Kepada awak Media dirinya menuturkan, “Ada beberapa kejanggalan kenapa saya menolak dan meminta Dinas Pendidikan untuk mengkaji ulang, diantaranya adalah:

1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak konsisten dalam melaksanakan Permendikbud No. 6 tahun 2018 atau permendikbudristek No.40 tahun 2023.

Hal ini dirasakan oleh Drs. Ero Ansori, MM., beliau dipindahkan dari SMAN 4 Cibinong ke SMAN 1 Gunungsindur dengan masa baru 17 bulan (tanggal 09 Juli 2020 – 05 Desember 2021) tanpa masalah apapun dan bukan kena efek domino (murni tukar antara dua sekolah). Ini jelas melanggar permendikbud No. 6 tahun 2018 pasal 12 ayat 4 atau sekarang diperbaharui dg permendikbudristek No. 40 tahun 2023 pasal 8 ayat 2.

2. Disisi lain Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkeinginan melaksanakan permendikbud No. 6 tahun 2018 atau sekarang diperbaharui dg permendikbudristek No. 40 tahun 2023 dengan sasaran kepada orang yg sama yg pernah diperlakukan tidak adil yaitu kepada pribadi Drs. Ero Ansori, MM, dengan menerapkan periodisasi.
Sehingga Drs, Ero Ansori, MM, menolak dan meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat untuk mencabut dan membatalkan SK Pemberhentian demi hukum. Karena Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan unsur terkait TIDAK KONSISTEN.

3. Pada tanggal 6 Desember 2021 Drs. Ero Ansori pindah tugaskan ke SMAN 1 Gunungsindur selang dua hari berikutnya tanggal 8 Desember 2021 beliau dinyatakan LULUS sebagai Kepala Sekolah Penggerak.Tapi prestasi yang diraih sebagai Kepala Sekolah Penggerakpun tidak menjadikan bahan pertimbangan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Padahal Sekolah Penggerak ini sedang dijunjung tinggi martabatnya oleh Kementrian Pendidikan dan punya peraturan tersendiri.

Selain dasar penolakan diatas kalau kita perhatikan Permendagri No. 73 tahun 2016 pasal 2, menyatakan :

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”

Ini menandakan ada suatu keputusan yg dipaksakan ” ungkap Ero Ansori

Sementara itu, Adi Maulana,D.Ed yang merupakan Tim Verivikasi dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Jawa Barat mengatakan saat ditanya berkaitan dengan SK Periodesasi atau Pemberhentian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunungsindur dirinya mengatakan “Alhamdulillah, Baik, Aman dan gak apa-apa nanti bisa dikaji ulang”. Ungkap Adi Maulana

Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunungsindur Drs. Ero Ansori,MM akan menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait Surat Keberatan yang sudah dilayangkan. (L.Buangmanalu/Doni Asmon)

https://youtu.be/qwRb_E2XSU8